BPJPH: Belum Ada Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Mie Gacoan!

ADVERTISEMENT

BPJPH: Belum Ada Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Mie Gacoan!

Atta Kharisma - detikFood
Selasa, 30 Agu 2022 20:08 WIB
Mie Gacoan Buka di Depok, Ada Mie Setan dan Mie Iblis yang Pedas Nyetrum
Foto: Dok. BPJPH
Jakarta -

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menyebut Mie Gacoan hingga saat ini belum mengajukan sertifikasi halal. Hal ini ia sampaikan menyusul narasi terkait Mie Gacoan yang gagal mendapatkan sertifikasi halal.

"Berdasarkan data SIHALAL (Sistem Informasi Halal), sampai hari ini belum ada pengajuan sertifikasi halal produk Mie Gacoan. Kalau belum mendaftarkan diri, bagaimana kami akan menerbitkan sertifikat halal?," ujar Aqil dalam keterangan tertulis, Selasa (30/8/2022).

Diketahui, berita Mie Gacoan gagal mendapatkan sertifikasi halal sebelumnya ramai beredar di media sosial. Mie Gacoan merupakan merek dagang dari jaringan mie pedas yang merupakan anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi.

Aqil menjelaskan saat ini, sesuai regulasi, pengajuan sertifikasi halal dilakukan satu pintu melalui SIHALAL yang dikelola BPJPH. Ia mengungkapkan tidak ada pembatasan dalam pengajuan sertifikasi halal.

"BPJPH terbuka terhadap semua pelaku usaha yang mau mendaftar mendapatkan sertifikasi halal, terutama yang terkena wajib bersertifikat halal," tuturnya.

"Silakan mengajukan, penuhi persyaratannya, dan jalankan prosesnya. Kami tentu menyambut baik bila ada pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal," lanjut Aqil.

Terkait ketentuan nama atau branding produk, Aqil menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari edukasi publik saat akan mengurus sertifikat halal.

"Ini bagian edukasi publik untuk mendapatkan sertifikat halal. Namun, bukan berarti kami menutup atau menolak permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha," imbuhnya.

Aqil menambahkan ketentuan nama atau branding produk tersebut terdapat dalam manual sistem jaminan produk halal (SJPH).

"Kami juga sedang mereview SJPH, terutama untuk butir-butir yang tidak relevan dengan kewenangan BPJPH," pungkasnya.

(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT