Pejabat di China Usulkan Standar Nasional untuk Makanan Halal

Jakarta - ​​​Tanda​ "murni" dan "benar" yang ​berarti​ "halal" ​dalam karakter huruf China ​bergantungan di banyak restoran sekitar China. Namun banyak muslim di China khawatir akan kecurangan ​pada​ bisnis makana​n. Karenanya mereka mendesak​ ​dibuat ​standar halal nasional.

Dalam aturan halal, ada larangan penggunaan daging babi dan alkohol. Beberapa orang dari total 23 juta muslim di China mengkhawatirkan produsen makanan atau restoran setempat tidak mengikuti pedoman Islam walau sudah menempatkan tanda halal. Seperti menjual makanan manis yang dicampur lemak babi atau daging babi disebut sebagai daging sapi halal.

Dalam pertemuan pemimpin politik di Beijing saat sesi tahunan Political Consultative Conference China, sebuah badan penasihat pemerintah, topik halal pun ikut diangkat. Laporan New York Times (14/03) menyebut pejabat kembali mengungkapkan gagasan penerapan standar nasional makanan halal. Hal ini sebelumnya sudah dipertimbangkan sejak tahun 2002.



Ma Guoquan, delegasi dari Ningxia, sebuah wilayah di barat laut China yang menjadi tempat populasi muslim besar, ikut serta dalam pertemuan itu. Ia mengatakan pentingnya menghormati tradisi etnis minoritas sekaligus mempromosikan kesatuan masyarakat China.

"Ada banyak masalah terkait pengelolaan makanan halal yang tidak bisa diabaikan," tutur Ma dalam pertemuan di Beijing minggu lalu, sebut laporan Ningxia Daily.

Sebenarnya banyak pemerintah daerah di China, termasuk Ningxia dan Shanghai, telah menetapkan aturan pembuatan makanan halal. Tapi penegakan aturan tersebut masih longgar di beberapa provinsi, menimbulkan kemarahan warga lokal.

Contohnya di Xi'an, ibukota kuno di China tengah, tahun lalu warga muslim sempat turun ke jalan untuk memprotes penjualan alkohol di restoran halal. Pada tahun yang sama, demonstrasi terjadi di Xining, sebuah kota provinsi Qinghai, setelah warga menemukan produk babi dalam van pengiriman milik bakery halal.



Sementara itu, peningkatan pasar produk halal di seluruh dunia membuat pebisnis China ikut mencari cara memasuki pasar tersebut. Presiden Xi Jinping juga mulai berupaya mencari aliansi baru dengan negara-negara mayoritas muslim. Mengusulkan inisiatif "One Belt One Road" untuk mengembalikan rute perdagangan Jalur Sutra.

Akan tetapi, pemilik bisnis halal di China menghadapi beberapa kendala dalam penjualan produk mereka ke luar negeri. Termasuk persepsi bahwa makanan China tidak aman atau tidak dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Terkait hal tersebut, pemimpin organisasi Islam di China mengatakan dengan keberadaan serangkaian standar nasional bisa membantu mempromosikan citra negara di mata dunia.

"Keamanan pangan selalu menjadi masalah serius di China. Dengan aturan nasional, pemerintah bisa lebih efektif mengelola industri halal dan menunjukkan rasa hormat kepada etnis minoritas di China," ungkap Mu Kefa, wakil ketua Asosiasi Islam China.

(msa/odi)