Kementerian di Korea Bantah Rumor Masuknya Pekerja Muslim untuk Makanan Halal

Kementerian di Korea Bantah Rumor Masuknya Pekerja Muslim untuk Makanan Halal

Maya Safira - detikFood
Kamis, 21 Jan 2016 19:10 WIB
Ilustrasi: Korea.net/Detikfood
Jakarta -

Kementerian Pertanian dan Pangan Korea membantah rumor terkait rencana pembangunan kompleks pengolahan makanan halal. Pernyataan ini diberikan pada Kamis (21/01) dalam menghadapi oposisi dari salah satu kelompok agama di Korea.

Dalam rumor yang menyebar cepat, pemerintah Korea berencana menggelontorkan dana 550 miliar won (Rp 6,3 triliun) untuk membangun kompleks pengolahan makanan di Iksan, Provinsi Jeolla Utara. Kabar menyebut pembangunan akan berlangsung pada akhir tahun ini.

Di kompleks itu akan ada tempat penyembelihan hewan secara agama untuk produksi makanan halal. Untuk melakukan prosedurnya, pemerintah juga berencana membangun komunitas Islam sebagai tempat ratusan tokoh agama dan lebih dari 7.000 penjagal hewan beragama Islam agar bisa mendapat sertifikasi makanan halal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disebut pula bahwa pemerintah Korea menawarkan tanah seluas 500.000 meter persegi bagi perusahaan produsen makanan halal selama 50 tahun, tanpa dikenai biaya. Sebanyak 1,5 juta won (Rp 17,1 juta) juga akan diberikan kepada masing-masing pekerja muslim untuk membantu mereka hidup di sana.



Laporan The Korea Herald (21/01) mengabarkan beberapa umat kristen di Korea bereaksi sensitif terhadap rumor itu. Mereka mengklaim rencana pemerintah akan memperluas pengaruh agama Islam di Korea.

Media setempat mengatakan ada lebih dari 23.000 orang menandatangani petisi melalui Daum, situs portal online besar, untuk menentang rencana yang belum dikonfirmasi pemerintah itu. Gerakan ini nampaknya dilakukan karena tumbuh kekhawatiran publik akan kemungkinan serangan oleh ISIS, tambah laporan tersebut.

Akhirnya pihak kementerian membantah laporan dan rumor yang berkembang. Mereka mengatakan meski pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan kompleks pengolahanan makanan halal, tapi pemerintah tak ada rencana mempekerjakan muslim di sana.



Saat kunjungan Presiden Park Geun-hye ke Timur Tengah tahun 2015, pemerintah berkerjasama dengan UEA untuk berbagi informasi mengenai makanan halal. Begitu juga dengan pembangunan sistem sertifikat makanan halal untuk memberi kesempatan bagi perusahaan Korea yang mencari peluang internasional.

Jika terwujud, mereka mengharapkan bisa mengekspor produk makanan senilai 1,2 miliar won (Rp 13,7 miliar).

(msa/odi)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads