Bisakah Disebut Makanan Halal Jika Sumber Biayanya Hasil Riba?

Jakarta - Kita cenderung percaya pada apa yang tertera di kemasan. Begitupula dengan stempel halal yang meyakinkan muslim di seluruh dunia bahwa produk tersebut aman digunakan. Namun, apakah sumber pendanaannya juga sudah Islami?

Menurut Muhammed Zahid Yaqoob, Chief Executive Officer National Halal Food Group UK, halal adalah salah satu kata yang paling sering disalahgunakan. Ia berpendapat, kebanyakan produk yang dijual di pasaran tak bisa benar-benar syariah karena masih dibiayai pinjaman konvensional.

"Makanan tak bisa disebut halal jika uang yang terlibat adalah hasil riba," kata Yaqoob, seperti dikutip dari Halal Focus (13/11/13).

Menurut Yaqoob, kebanyakan merek produk muslim gagal menjadi produk yang benar-benar Islam bukan karena kurangnya usaha produsen. Hal ini terjadi karena sektor pangan halal tak mendapat dukungan penuh dari bank-bank Islam. "Tak ada lembaga keuangan yang memenuhi aspek syariah untuk merek-merek Islami," ujarnya.

Ia menambahkan, National Halal sendiri bergantung pada dukungan finansial dari keluarga dan teman karena ketiadaan pendanaan dari lembaga keuangan Islami. "Kami mencoba mendekati bank-bank Islam, namun lembaga keuangan Islami hanya tertarik berinvestasi di usaha besar," tutur Yaqoob.

Yaqoob berpendapat, perkawinan yang seharusnya terjadi antara keuangan dan pangan Islami belum terwujud. Hal serupa diungkapkan Rushdi Siqqidui, pendiri Azka Capital.

"Bidang keuangan dan industri halal memiliki beberapa kesamaan karena keduanya disebutkan di surah yang sama di Alquran, Al Baqarah. Namun komunikasi, kaitan, dan kolaborasi di antara keduanya sangat minim," keluhnya.

Jika lembaga keuangan Islami tak membantu sektor pangan halal, aspek halal jadi dikompromikan. Definisi halalpun jadi kabur. "Lembaga sertifikasi halal memang ada di berbagai negara, namun tak ada keseragaman maupun platform pusatnya. Industri halal tertinggal jauh," kata Yaqoob.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dominasi makanan halal yang diproduksi negara-negara nonmuslim. Jadi, muslim sekadar menjadi pengimpor dan konsumen. "Meski disebut halal, mereka tak tahu apa yang mereka terima," kata Abdalhamid Evans, pendiri Imarat Consultants.

Menurut Evans, muslim mengimpor tanpa menyadari proses pengaturan yang digunakan untuk mengawasi proses produksi halal. "Kualitas, keamanan, dan kesesuaian industri pangan sangat diawasi dan dikontrol, namun aspek syariahnya tidak," ujarnya.

Pihak yang paling rugi, lanjut Evans, adalah konsumen. "Peritel berkewajiban menjual produk yang benar kepada konsumen. Banyak produk halal palsu dari negara-negara nonmuslim," katanya.

Karena terbatasnya sumber pendanaan, merek-merek Islami jadi sulit berekspansi. Ada 57 negara muslim di dunia, namun tak satupun yang memiliki merek daging global.

"Kami mencoba berbicara dengan bank-bank Islam, namun visi membangun merek pangan syariah tak ada. Tidak ada yang siap berinvestasi di industri ini dan mengangkatnya ke level berikutnya," katanya.

Yaqoob menegaskan bahwa kita harus memberantas produk halal 'palsu' dari rantai pasokan. "Kita tak bisa meminta pinjaman dari bank konvensional yang membuat brand kita jadi tak murni Islami. Yang kita butuhkan adalah lembaga keuangan dan pangan Islami. Perkawinan tersebut harus terjadi," tutupnya.

(fit/odi)