Perwakilan Auditor Halal Kini Ada di Kabupaten

Jakarta - Kemudahan proses sertifikasi halal terus-menerus dilakukan oleh LPPOM MUI. Bahkan untuk menjangkau golongan usaha kecil dalam melakukan sertifikasi halal, kini perwakilan auditor halal sudah didirikan hingga ke kabupaten.

Keluhan dari sejumlah pengusaha golongan usaha kecil alias UKM membuat LPPOM MUI melakukan banyak perbaikan pelayanan. Salah satunya adalah dengan mendirikan perwakilan auditor di kabupaten-kabupaten.

Salah satu keluhan tersebut datang dari seorang pengusaha kerupuk ikan di Kabupaten Tanjung Bale Karimun, Kepulauan Riau. Awalnya ia mengeluhkan sulitnya mengurus Sertifikat Halal. Dimana ia harus pergi ke Batam untuk mendaftar ke LPPOM MUI Kepri, kemudian harus mendatangkan dua orang auditor dari Batam ke Tanjung Bale Karimun untuk memeriksa produknya.

Selain sulit dan lama, cara tersebut tentunya memerlukan biaya yang sangat mahal. Padahal usahanya tergolong sebagai usaha kecil (UKM). Berangkat dari permasalah tersebut akhirnya LPPOM MUI Kepulauan Riau berinisiatif untuk membuat perwakilan auditor-auditor halal di Kabupaten.

Dengan adanya perwakilan tersebut pengusaha dapat mendaftar melalui mereka, yang kemudian akan diteruskan ke Batam. Setelah diproses, maka pemeriksaan di lapangan (auditing) juga dapat dilakukan oleh perwakilan auditor di Kabupaten tersebut. Hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI Propinsi dan jika tidak ditemukan masalah akan dikeluarkan sertifikat Halal oleh MUI Propinsi.

"Dengan cara ini kami dapat melayani masyarakat dan pengusaha di daerah-daerah terpencil, tanpa harus membebani mereka dengan biaya mahal, tapi tetap berpedoman pada SOP auditing yang telah digariskan," komentar Khairudin Nasution, Wakil Direktur LPPOM MUI Kepri. "Kendala kami di daerah ini memang sangat berat. Wilayah-wilayah Kabupaten terpencil harus dicapai dengan perjalanan yang panjang dan mahal," imbuhnya.

Ia mencontohkan untuk Kabupaten Natuna yang terletak di wilayah paling utara, kalau harus menggunakan kapal memerlukan waktu dua hari dua malam. Sementara jika harus naik pesawat (kecil), maka biayanya lebih dari 4 juta. Itu pun tidak tiap hari ada.

"Jadi perjalanan kami ke Kabupaten Natuna ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan pergi ke Jakarta. Nah, kalau perusahaan yang diaudit adalah UKM yang modalnya pas-pasan, mereka tentu saja akan sangat kesulitan membiayainya,”, imbuh Nasution.

Memang dari 7 Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau saat ini belum semuanya memiliki Perwakilan Auditor LPPOM MUI. "Ada dua lagi yang belum, dan Insya Allah di tahun ini akan segera kami bentuk agar dapat melayani masyarakat di sana," Nasution menambahkan.

(Sumber: LPPOM MUI)

(dev/dev)