India Sahkan RUU Daging Lokal dan Ternak

India - Pemerintah India akhirnya menyetujui rencana perundang-undangan baru tentang  daging dan pemotongan hewan ternak. Pengesahan terhadap RUU tersebut tentunya akan semakin menjamin keamamanan daging untuk dikonsumsi seluruh masyarakat India.

Kabar gembira bagi para penggemar daging kerbau asal India di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Oktober lalu Pemerintah India telah menyetujui RUU baru bagi Pemotongan Hewan (Restriction) dan Daging (Control) - UU 2010.

Undang-undang yang diajukan tersebut bertujuan menjamin hewan-hewan yang akan disembelih serta daging mereka untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selain dapat melindungi manusia yang mengkonsumsinya dari berbagai penyakit hewan yang ada, juga demi memastikan kesehatan hewan itu sendiri beserta lingkungan.

Seperti yang dikutip dari HalalMedia, berdasarkan RUU tersebut setiap rumah potong hewan dan toko daging di India harus memperoleh izin dari pemerintah serta melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesehatan para pekerja mereka.

Dengan latar belakang ketakutan akan berbagai penyakit termasuk antraks, undang-undang baru telah dirumuskan untuk membentuk suatu struktur yang memiliki kekuatan hukum. Dimana hal itu juga berlaku terhadap produk daging serta daging olahan yang akan diekspor.

Pada pertemuan mingguan kabinet di Sekertariat Bangladesh bersama Perdana Mentri Sheikh Hasina, RUU tersebut memperoleh persetujuan akhir. Sebelumnya RUU tersebut telah diberikan oleh Mentri Peternakan India dalam rapat kabinet setelah sebelumnya diperiksa kementrian hukum.

Ketentuan hukum dan kompensasi bagi yang melanggang hukum telah pula tercantum dalam RUU tersebut. Dan hukum tersebut akan segera berlaku setelah memperoleh persetujuan dari parlemen.

Banyaknya jumlah pabrik daging olahan dan rumah potong hewan di India membuat RUU tersebut dinilai sangat penting. Apalagi ditengah banyaknya permintaan akan ekspor daging halal dari berbagai negara.

Sekretaris PM Abul Kalam Azad turut mengungkapkan kepada pers bahwa hukum tersebut wajib untuk menjamin produksi daging yang aman pada rumah pemotongan hewan. Tentunya untuk mewujudkan peluang ekspor daging berkualitas dan daging halal ke luar negeri.

(dev/Odi)