Pemerintah Inggris Batasi Gorengan dan Jus Buah Kemasan di Sekolah

Jakarta - Angka obesitas anak di Inggris makin meningkat. Karenanya pemerintah Inggris melakukan perubahan pada menu makan di sekolah. Seperti membatasi jumlah hidangan gorengan dan jus buah, sedangkan jumlah buah segar dan makanan whole grain diperbanyak.

Pemerintah Inggris telah mengumumkan peraturan untuk makanan yang disajikan di sekolah negeri mulai Januari 2015. Regulasi ini didesain untuk meningkatkan konsumsi makanan sehat dan harus diterapkan para pihak berwenang di sekolah, sekolah gratis baru, serta sekolah yang berubah menjadi akademi.

Departemen pendidikan menyatakan aturan sebelumnya telah banyak melakukan perubahan pada makanan sekolah, tapi penerapannya terlalu rumit dan mahal. Regulasi yang telah dikoreksi ini dimaksudkan agar juru masak sekolah lebih fleksibel menyiapkan makanan.

“Standart makanan sekolah yang sudah direvisi akan memungkinkan sekolah untuk lebih kreatif dengan menu mereka. Hal ini memudahkan sekolah untuk mengerti dan melanjutkan pembatasan makanan tidak sehat untuk memastikan anak makan makanan sehat,” tutur Nick Clegg selaku Deputy Prime Minister kepada BBC (17/06/2014).

Aturan yang diajukan antara lain satu porsi atau lebih sayur dan salad harus disajikan setiap hari. Setidaknya ada tiga buah dan sayuran berbeda disajikan tiap minggu, serta penekanan konsumsi makanan whole grain sebagai ganti karbohidrat olahan.

Minum air putih disarankan diperbanyak sebagai ganti pembatasan porsi jus buah maksimal 150 ml dan minuman dengan gula tambahan. Per minggu, makanan yang digoreng atau berbalut tepung panir dan pastry tidak boleh disajikan lebih dari dua porsi.

“Kita tahu bahwa anak mengonsumsi terlalu banyak lemak jenuh, gula, dan garam. Sangat penting bahwa makanan yang ditawarkan pada anak di sekolah bergizi sehingga membantu pembelajaran pola makan sehat,” tutur Susan Jebb, professor of diet and population health di Oxford University.

Sayangnya respon positif tidak datang dari perkumpulan guru. Christine Blower, ketua National Union of Teachers menyatakan ini adalah kesempatan yang disia- siakan pemerintah Inggris karena tidak diterapkan di semua sekolah.

(dni/odi)