Keuntungan dan Kerugian Omnibus Law pada Sertifikasi Makanan Halal

Rosmha Widiyani - detikFood Selasa, 13 Okt 2020 12:30 WIB
Ecological pigs and piglets at the domestic farm, Pigs at factory Foto: Getty Images/iStockphoto/didesign021/Keuntungan dan Kerugian Omnibus Law pada Standarisasi Makanan Halal
Jakarta -

UU Omnibus Law yang disahkan pada satu minggu lalu pada Senin (5/10/2020) sebetulnya membahas berbagai hal. Salah satunya adalah sertifikasi makanan halal, selain masalah ketenagakerjaan yang sering dibicarakan.

Sertifikasi makanan halal sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terkait revisi yang disetujui DPR, ada keuntungan dan kerugian yang muncul dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dalam arsip berita detikcom, beberapa tokoh sempat menanggapi keuntungan dan kerugian omnibus law pada sertifikasi halal. Omnibus law juga menyertakan proses dan mekanisme halal pada UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berikut keuntungan dan kerugian omnibus law pada sertifikasi halal:

1. Sertifikasi halal untuk UMKM gratis

Omnibus Law UU Cipta Kerja merevisi pasal 44 dengan bunyi sebagai berikut:

a. Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
b. Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.

2. Sertifikasi halal gratis memudahkan UMKM

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan, kemudahan sertifikasi halal pada Omnibus Law UU Cipta Kerja memungkinkan UMKM hemat hingga Rp 12 juta. Besarnya biaya sertifikasi halal per produk diakibatkan berbagai biaya yang tidak masuk akal.

"Itu sesuai dengan permintaan kita selama ini yang sebelumnya amburadul dipegang Ormas Islam, sertifikasi halal yang berbeda-beda itu menjadi non atau menjadi gratis. Itu menjadi manfaatnya produk-produk dari UMKM bisa menambah, mendapatkan pertambahan nilai karena halal," ujar Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun.

3. Sertifikasi halal selesai 17-21 hari

Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKB Ibnu Multazam, Omnibus Law UU Cipta Kerja mengatur kemudahan proses sertifikasi halal. Salah satunya proses sertifikasi halal yang tidak perlu menunggu lama mulai dari pendaftaran hingga penetapan.

"Dalam sertifikasi halal ada banyak kemudahan yang diberikan kepada UMKM. Selain gratis, pengurusannya juga cukup mudah. Pendaftarannya juga bisa dilakukan secara online dan diproses hanya 17 hingga 21 hari saja. Prosesnya juga tidak akan berbelit-belit. Cukup disampaikan dan didaftarkan saja produk yang akan disertifikasi halal itu," kata Ibnu.

4. Kewenangan Memeriksa Produk Halal Tak Lagi Dimonopoli MUI

MUI tak lagi satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan menguji kehalalalan sebuah produk. Kewenangan itu diberikan diserahkan kepada seluruh ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga pendidikan.

5. UU Cipta Kerja mempermudah sertifikasi halal

Anggota DPR RI komisi VIII Fraksi PAN M Ali Taher sempat menyatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sebelumnya RUU Cipta Kerja akan memudahkan sertifikasi halal. Aturan akan berdampak pada penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha di Indonesia, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

"Sekarang baik NU dan Muhammadiyah bisa membuat sertifikasi Halal. UU ini dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin yang terbaik dan adil untuk rakyat," kata M Ali Taher.

Selain lama dan proses sertifikasi untuk UMKM, Omnibus Law UU Cipta Kerja mencantumkan poin lain terkait pengajuan status halal. Aturan ini menjadi dasar pelaksanaan proses sertifikasi halal.

Berikut lima poin terkait sertifikasi halal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja:

1. Menghapus syarat auditor halal

Dalam UU nomor 33 tahun 2014, syarat auditor halal adalah wajib beragama Islam, WNI, berwawasan luas terkait kehalalan produk dan syariat agama. Syarat lainnya adalah wajib berpendidikan minimal S1 bidang bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi. Aturan syarat auditor halal telah dihapus dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

2. Terkait Proses Produk Halal (PPH)

Sebelumnya pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk PPH. Aturan dalam UU Jaminan Produk Halal ini menyiapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda, jika tidak melakukannya. Ketentuan ini diubah dalam RUU Cipta menjadi hanya sanksi administratif tanpa dijelaskan lebih detail.

3. Lama proses verifikasi syarat pengajuan sertifikasi halal

Omnibus Law UU Cipta Kerja menyatakan, jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal paling lama satu hari kerja. Permohonan sertifikat halal dilengkapi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk yang diajukan pada BPJPH.

4. Proses perpanjangan sertifikasi halal

UU Cipta Kerja Omnibus Law mengatur pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikasi halal, tanpa mengubah PPH dan komposisi. Dalam kondisi ini, BPJPH bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikasi halal tanpa perlu melakukan sidang fatwa halal.

5. Terkait sanksi administratif

Aturan UU Jaminan Produk Halal menjelaskan jenis sanksi administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan terkait sertifikasi halal. Dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law, sanksi administratif tidak dijelaskan lebih lanjut berikut jenis pelanggarannya.



Simak Video "Pemerintah Bakal Gratiskan Sertifikat Halal untuk UKM"
[Gambas:Video 20detik]
(row/erd)