Pengadilan Prancis akan Putuskan Aturan Peniadaan Alternatif Daging Babi Bagi Muslim di Sekolah
Rabu, 12 Agu 2015 15:31 WIB
Ilustrasi: Getty Images
Jakarta - Bulan Maret lalu seorang walikota dari sayap kanan di wilayah timur Prancis mengumumkan pelarangan sajian non-babi di sekolah baik bagi Muslim maupun Yahudi. Minggu ini, salah satu pengadilan Prancis akan memberi keputusan akan aturan tersebut.
Walikota Gilles Platret sempat menyampaikan bahwa murid sekolah di kotanya, Chalon-sur-Saone, tidak lagi diberi pilihan makanan non-babi saat jam makan siang. Ini dimulai dari awal tahun ajaran baru berikutnya pada bulan September.
Gilles berargumen bahwa 40 persen anak-anak sekolah di kotanya tidak makan daging sama sekali karena tidak halal. Sebagai penggantinya, ada tambahan sayuran pada makanan.
Aturan itupun mengundang kontroversi di seluruh Prancis. Termasuk di dalam partai Republik pimpinan mantan presiden Nicolas Sarkozy, tempat Gilles bernaung.
Menteri Pendidikan, Najat Vallaud-Belkacem, menuduh Gilles menjadikan anak sebagai sandera dengan politiknya.
Pengaduan hukum kemudian diajukan oleh Muslim Judicial Defence League.
"Seorang anak akan sangat trauma jika potongan daging babi disajikan kepadanya dan ia wajib memakannya padahal telah berulang kali dikatakan padanya sejak usia dini bahwa itu (daging babi) adalah makanan yang dilarang," ucap Karim Achoui, pengacara Muslim Judicial Defence League, seperti dilansir dari AFP (12/08).
Menurut anggota lain dari kelompok itu, Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot, menghilangkan pilihan daging non-babi merupakan pelanggaran hukum Prancis terkait sekularisme yang ketat. Dimana hukum itu berkenaan dengan integrasi, bukan asimilasi.
Pengacara walikota menjawabnya dalam sebuah pernyataan pada pengadilan. Ia mengatakan bahwa undang-undang mengenai sekularisme tidak mewajibkan pihak berwenang untuk memberikan semua orang apa yang mereka butuhkan dalam melaksanakan agama mereka.
Banyak yang melihat keputusan sebagai sentimen anti-imigran ketika sedang meningkat ketegangan atas serangan teroris.
Tahun lalu pemimpin partai National Front, Marine Le Pen, juga menyebut sekolah tidak lagi menawarkan alternatif non-babi di kota yang memilih partainya.
Sekolah di Prancis sendiri sudah menawarkan alternatif sajian tanpa daging babi sejak tahun 1984.
Prancis diperkirakan memiliki populasi Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa. Meski begitu hukum sekularisme mencegah pemerintah mengumpulkan data masyarakat terkait agama yang dianut.
(msa/odi)
Walikota Gilles Platret sempat menyampaikan bahwa murid sekolah di kotanya, Chalon-sur-Saone, tidak lagi diberi pilihan makanan non-babi saat jam makan siang. Ini dimulai dari awal tahun ajaran baru berikutnya pada bulan September.
Gilles berargumen bahwa 40 persen anak-anak sekolah di kotanya tidak makan daging sama sekali karena tidak halal. Sebagai penggantinya, ada tambahan sayuran pada makanan.
Menteri Pendidikan, Najat Vallaud-Belkacem, menuduh Gilles menjadikan anak sebagai sandera dengan politiknya.
Pengaduan hukum kemudian diajukan oleh Muslim Judicial Defence League.
"Seorang anak akan sangat trauma jika potongan daging babi disajikan kepadanya dan ia wajib memakannya padahal telah berulang kali dikatakan padanya sejak usia dini bahwa itu (daging babi) adalah makanan yang dilarang," ucap Karim Achoui, pengacara Muslim Judicial Defence League, seperti dilansir dari AFP (12/08).
Menurut anggota lain dari kelompok itu, Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot, menghilangkan pilihan daging non-babi merupakan pelanggaran hukum Prancis terkait sekularisme yang ketat. Dimana hukum itu berkenaan dengan integrasi, bukan asimilasi.
Pengacara walikota menjawabnya dalam sebuah pernyataan pada pengadilan. Ia mengatakan bahwa undang-undang mengenai sekularisme tidak mewajibkan pihak berwenang untuk memberikan semua orang apa yang mereka butuhkan dalam melaksanakan agama mereka.
Banyak yang melihat keputusan sebagai sentimen anti-imigran ketika sedang meningkat ketegangan atas serangan teroris.
Tahun lalu pemimpin partai National Front, Marine Le Pen, juga menyebut sekolah tidak lagi menawarkan alternatif non-babi di kota yang memilih partainya.
Sekolah di Prancis sendiri sudah menawarkan alternatif sajian tanpa daging babi sejak tahun 1984.
Prancis diperkirakan memiliki populasi Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa. Meski begitu hukum sekularisme mencegah pemerintah mengumpulkan data masyarakat terkait agama yang dianut.
(msa/odi)