Saat pidato Senat pada Selasa (10/02), Jacqui mengatakan akan merancang undang-undang untuk mencegah "uang halal" membiayai Islamic State (ISIS). Ia menyebut telah menerima ratusan email dari konstituennya yang khawatir akan aliran dana sertifikasi halal tersebut.
Politisi kontroversial ini juga menambahkan tidak ada laporan resmi atau sistem audit bagaimana penyaluran biaya sertifikasi halal yang bisa mencapai 27000 AUD (Rp 266 juta). Pemberi sertifikasi secara hukum tidak diharuskan mengungkapkan biaya, katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan akan memperkenalkan undang-undang yang menghentikan pembiayaan teroris dan musuh Australia melalui uang halal, jika pemerintah tidak mengambil tindakan.
Jacqui bukan politisi Australia pertama yang mengangkat isu sertifikasi halal. Politisi lainnya, George Christensen, tahun lalu menulis opini yang menyebut pembeli produk halal bisa saja mendanai esktremisme Islam.
Kampanye luas untuk memboikot sertifikasi halal di Australia juga telah mendapat kesempatan pada November lalu. Salah satu produsen membuang sertifikasi halal karena adanya tekanan publik.
Adapun selama ini penilaian sertifikasi halal dilakukan oleh organisasi Islam terakreditasi di seluruh Australia. Berbicara pada ABC (11/11), Fazal Muhammed dari Queensland Halal Certification Service mengatakan biaya sertifikasi sebenarnya dihabiskan untuk kesehatan dan edukasi di wilayah setempat.
"Ini menguntungkan Australia, menguntungkan secara lokal, menguntungkan orang di sini, bekerja di sini, yang mencoba mengangkat (kesejahteraan) keluarga mereka di sini dan (serangan ini) menyakiti mereka," tutur Fazal seperti dilansir dari ABC (11/11/2014).
(msa/odi)

KIRIM RESEP
KIRIM PENGALAMAN