Garap Pasar Pangan Halal, Tiongkok Harus Hapus Imej Negatif Dulu

Jakarta - Meski muslim di Tiongkok adalah minoritas, hanya 1-2% dari total populasi, jumlahnya mencapai lebih dari 20 juta orang. Angka ini mewakili pasar yang cukup besar bagi perusahaan lokal dan asing di bidang makanan halal dan produk lain.

Muslim Tiongkok terpusat di Ningxia Hui, Gansu, Qinghai, Xinjiang, dan Uyghur. Menurut Asisten Profesor Pemasaran di Nottingham University Business School, Muhammad Mohsin Butt, pemerintah dan sektor bisnis Tiongkok tampaknya melakukan berbagai upaya untuk memenangkan hati masyarakat muslim.

Tiongkok sudah terlibat dalam upaya-upaya untuk membuktikkan bahwa negara tersebut adalah penyedia halal yang serius. Contohnya adalah mengelola konferensi dan acara internasional, mendirikan pusat produksi dan zona industri halal, serta berkolaborasi dengan negara-negara mayoritas muslim.

Meski demikian, raksasa ekonomi Asia ini masih dibayangi persepsi negatif. Tiongkok terkenal sebagai negeri pemakan babi, belum lagi masalah keamanan pangan yang terus terjadi.

"Ada begitu banyak skandal makanan seperti susu tercemar serta telur dan obat palsu. Sekarang, siapa yang berani menjamin bahwa logo halalnya asli?" kata Farah Ali, seorang guru di Kuala Lumpur, Malaysia.

Prasangka ini akan sulit dipatahkan, terutama ketika muslim Tionghoa sendiri masih ragu. Awal tahun lalu, beberapa perusahaan di Xinjiang menjual produk makanan lokal sebagai produk impor dari Malaysia. Alasannya, orang-orang Uyghur diduga lebih percaya kepada produk yang berasal dari negara mayoritas muslim dibanding produk lokal.

Butt juga mempertanyakan sifat kompetitif produk makanan yang dibuat di Tiongkok. Jika bangsa tersebut serius akan aspirasi halalnya, mereka harus melakukan pendekatan jangka panjang dan membuat investasi substansial. "Lebih kepada pemasaran daripada agama," katanya.

Menurut Butt, sampai Tiongkok bisa membangun citra baik seperti yang dilakukan negara-negara nonmuslim seperti Australia, Brazil, dan Selandia Baru, upaya memajukan industri halal akan terus terpengaruh imej negatif Tiongkok.

"Pada dasarnya, ini adalah latihan mengubah persepsi. Pemerintah maupun bisnis harus berinvestasi pada sebuah kampanye media yang disetujui bersama untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan," tutur Butt.

Bagaimanapun juga, Tiongkok diuntungkan dengan adanya hubungan historis dengan dunia muslim. Sejarah ini dimulai sejak zaman Nabi Muhammad lewat perdagangan dan migrasi. Ditambah dengan kayanya sejarah muslim dalam perkembangan peradaban Tiongkok, hal ini dapat dilihat sebagai simbol positif dalam berhubungan dengan muslim zaman sekarang.

Meski demikian, ada isu-isu praktis yang harus diselesaikan. Sebagai permulaan, Tiongkok belum mengembangkan proses akreditasi terstandar. Saat ini, komisi hubungan etnik lokal menangani sertifikasi halal sesuai aturan provinsi dan daerah. Jadi, setiap wilayah punya hukum dan logo halal sendiri, yang bisa jadi membingungkan bagi konsumen.

Hal ini juga menjadi masalah jika menyangkut soal penerimaan di luar Tiongkok. "Meski Tiongkok memiliki potensi besar dalam ekspor makanan, tanpa standar nasional, ekspor tersebut tak akan diterima pasar halal utama di Asia seperti Malaysia yang memiliki standar makanan halal yang diakui dunia," ujar Radil Abla, anggota Chinese People's Political Consultative Conference.

Contohnya, standar halal yang dikembangkan wilayah Ningxia hanya diterima tujuh negara, di antaranya Arab Saudi, Mesir, Qatar, Australia, dan Malaysia. Hal ini tentu tak cukup untuk mendominasi dunia.

Sebelum isu tentang akreditasi dan logo bisa diselesaikan, hukum nasional terkait industri pangan halal harus dikodifikasi terlebih dahulu. Sayangnya, masalah ini sudah dibicarakan selama bertahun-tahun.

Per Oktober 2012, badan legislatif tertinggi Standing Committee of the National People's Congress telah berkomitmen "mendorong Dewan Negara Bagian menetapkan peraturan tentang makanan halal secara tepat waktu". Namun, mereka tak menentukan jangka waktu pasti penerapannya.

"Mereka perlu memberdayakan badan sentral untuk mengurus perkembangan industri halal dan menyelesaikan semua masalah ini," kata Butt.

(fit/odi)