Halal Dapat Dukungan dari Berbagai Instansi Pemerintah

Jakarta - Sertifikasi halal yang pernah menjadi polemik kini menarik perhatian sejumlah instansi pemerintah. Halal tak lagi dipandang sekadar sebagai bagian dari syariat Islam, tapi juga sebagai pranata bisnis dan perdagangan yang keberadaannya harus diperkuat.

Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Ir. Lukmanul Hakim pada Sabtu (12/04/2014) di Global Halal Center, Bogor.

Pada acara LPPOM MUI Gathering ini, Lukmanul mencontohkan Kementerian Perindustrian yang berencana membangun kawasan industri halal. "Ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam menyikapi persaingan perdagangan global yang semakin ketat," katanya.

Sebelumnya, sejumlah kementerian dan instansi pemerintah telah menunjukkan komitmen terhadap halal, baik dalam program sertifikasi halal maupun kebijakan di lembaga bersangkutan.

Kementeriaan Agama, contohnya, aktif melakukan sosialisasi dan edukasi halal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifpun menggelar wisata syariah yang tak terlepas dari halal.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pelatihan pengolahan hasil laut secara halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) juga mendukung pemeriksaan produk halal.

"Bahkan, Kementerian Luar Negeri telah menempatkan halal sebagai salah satu kebijakan untuk memperkuat hubungan luar negeri," ujar Lukmanul.

Dengan banyaknya dukungan tersebut, Lukmanul berharap staf dan auditor halal LPPOM MUI terus meningkatkan keterampilan demi memberikan pelayanan halal terbaik.

Lukmanul juga mengingatkan bahwa di samping banyaknya dukungan, ada pihak-pihak yang tak suka dengan kiprah MUI di bidang halal. Bisa jadi mereka belum sepenuhnya memahami halal. Karena itulah, edukasi dan sosialisasi halal perlu terus dilakukan.


SUMBER: LPPOM MUI

(fit/odi)