Tak Cuma MUI, Makanan Halal Juga Tanggung Jawab Semua Pihak

Jakarta - Akhir Juli silam LPPOM MUI menerima kunjungan Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut untuk mempertanyakan dan berkonsultasi mengenai produk halal. Juga soal keresahan masyarakat soal banyaknya produk non halal yang beredar.

Menurut Ir. Osmena Gunawan selaku Wakil Direktur LPPOM MUI, masalah ketidakjelasan status halal produk memang merupakan masalah yang sangat penting. Karena menyangkut aspek keimanan, dan peribadatan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu keberadaan produk halal mutlak diperlukan.

“Merupakan tanggung-jawab kita semua untuk memecahkan masalah itu dan mencari solusinya. Itu juga menjadi tugas kita bersama dengan instansi terkait, seperti dinas kesehatan kabupaten-kota, dinas perindustrian, dan dinas perikanan,” tandasnya.

Perwakilan DPRD Sultra, H. Soekarno, SH., menanyakan tentang bagaimana hukum penggunaan label halal yang ada di kemasan makanan. Sebagian menggunakan, dan sebagian lagi tidak. Hal ini tentu membingungkan masyarakat. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Daerah LPPOM MUI, Ir. Nurwahid, M.Si, halal memang masih bersifat sukarela. Namun produsen yang mencantumkan label halal, harus dan wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPOM maupun MUI.

Drs.H. Abu Bakar Lagu menyoroti soal masih lambatnya proses penetapan RUU JPH menjadi Undang-undang. "Proses/hal itu terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat urgensi jaminan produk halal di indonesia," jawab Wadir III LPPOM MUI, Ir. Sumunarjati.

Menurut MUI, hal itu merupakan tuntutan dari masyarakat, untuk melindungi konsumen muslim. Namun ada pihak lain yang menyebutkan sebagai sumber pemasukan pemerintah non-pajak. Perbedaan itu menyebabkan terjadinya perbedaan teknis tentang sertifikasi halal tersebut.

SUMBER: LPPOM MUI

(flo/odi)