Jika Lembaga Fatwa Lebih Dari Satu, Masyarakat Akan Bingung

Jakarta -

Pembahasan RUU JPH (Jaminan Produk Halal) di tingkat DPR terus berlangsung. Pembahasan ketentuan halal masih bergulir dan belum mencapai hasil mutlak. Dibahas juga mengenai badan fatwa Indonesia, yang diusulkan tak hanya satu lembaga.

Ketentuan halal yang diperbincangkan meliputi apakah halal tersebut bersifat mandatory atau sebagai kewajiban, atau bersifat voluntarily yang dilakukan berdasarkan sukarela. Hal ini masih menjadi perdebatan di tingkat DPR.

Selain masalah sifat dari kehalalan ini, partai politik juga meminta agar lembaga pemeriksa seperti LPPOM MUI juga membuka kesempatan lembaga lain, agar ketentuan yang dikeluarkan tak dimonopoli satu lembaga saja.

Menanggapi usulan ini, Sekertaris Jenderal MUI Drs. H. Mohammad Ichwan Syam berpendapat lain. “Kalau ada beberapa lembaga Setifikasi Halal (SH) yang melakukan pemeriksaan dengan standar pemeriksaan yang berbeda-beda, demikian pula kalau ada lembaga-lembaga fatwa, dan mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda untuk satu masalah yang sama, maka tentu akan jadi hal-hal yang justru kontra produktif dengan tujuan melindungi umat dengan produk yang terjamin halal”, katanya.

Mohammad Ichwan Syam juga mengkhawatirkan jika hal ini akan menimbulkan keresahan masyarakat. Jika ada lebih dari satu lembaga fatwa, masyarakat akan bingung mana fatwa yang benar dan harus diikuti.

Pendapat MUIpun tetap satu, yaitu apapun bentuknya, fatwa dan lembaga pemeriksa mutlak harus dilakukan oleh MUI, begitu juga dalam menetapkan standar pemeriksaan dan penetapan halal. Urusan penetapan fatwa dan pemeriksaan kehalalan tak bisa dipisahkan. Sebagai lembaga ulama yang sudah diterima oleh segenap komponen umat, MUIlah yang berwenang.

Mengenai standar pemeriksaan halal, Sekjen MUI itu bahkan mengatakan jika standar MUI telah diadopsi lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara, menjadi standar dunia.


SUMBER: LPPOM MUI

(flo/odi)