Visi Sertifikasi Halal Indonesia Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Menurut hasil penelitian Dwi Purnomo, STP.,MT., yang diungkapnya dalam ujian sidang terbuka disertasi doktornya beberapa waktu lalu di Institut Pertanian Bogor (IPB), visi halal pemerintah Indonesia dikatakannya bersifat defensif. Artinya selama ini halal hanya dipandang dalam batas-batas tertentu yaitu untuk melindungi konsumen dalam negeri semata.

Sedangkan Negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia dan Thailand, bahkan juga Singapura, bersifat lebih ekspansif dan ofensif. Padahal halal telah menjadi aspek keunggulan untuk memperluas pasar ekspor produk Negara-negara tersebut ke luar negeri. Itulah yang diungkapkan dalam disertasi Dwi Purnomo, STP.,MT. yang berjudul "Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Bisnis Halal Global".

Kandidat doktor ini mengemukakan lebih lanjut, standar proses produksi untuk produk-produk yang telah bersertifikasi halal di Malaysia telah sama dengan standar industri. Yang membedakannya hanyalah dalam skala produksi, ada yang berskala industri rumah tangga (IRT), kecil, dan berskala besar, yakni industri menengah dan nasional serta internasional. Sedangkan di Indonesia, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara produk yang dihasilkan oleh IRT/industri kecil dengan industri besar.

Maka, Dwi menyarankan, agar produk IRT yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI dapat juga menembus dan bersaing di pasar yang terbuka saat ini, tentu harus memiliki standar proses produksi yang bersaing pula kualitasnya. Sehingga label halalnya tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bahkan diharapkan dapat menembus pasar ekspor, seperti yang juga telah dilakukan dan dibuktikan oleh IRT serupa di Malaysia.

Dosen Universitas Pajajaran Bandung ini juga menyarankan agar visi sertifikasi halal di Indonesia dapat ditingkatkan. Bukan sekedar untuk melindungi umat Islam secara terbatas, seperti yang banyak dikemukakan oleh MUI maupun pemerintah Indonesia dalam RUU Jaminan Produk Halal.

Malaysia dan Thailand justru telah melangkah jauh dimana aspek halal dijadikan sebagai keunggulan produk dalam bisnis domestik maupun internasional. Sehingga dengan produk yang halal, mereka dapat memperluas cakupan pasar ekspor. Saran dan pertimbangan yang tentu harus menjadi renungan untuk direalisasikan bersama.

Menanggapi presentasi oleh kandidat doktor ini, Prof.Dr.Ir. E. Gumbira Said, M.A.Dev., Ketua Komisi Pembimbing dari IPB mengemukakan, "Kami sangat sedih, halal memiliki nilai bisnis yang sangat besar dan prospektif, namun peran Indonesia masih sangat rendah di pasar halal dunia, khususnya dalam ekspor produk agroindustri halal. Maka kami mengimbau agar pemerintah lebih memperhatikan nilai unggul dari sektor ini untuk meningkatkan kapasitas bisnis sekaligus juga perlindungan umat."

Sedangkan Dr. Dedi Mulyadi, M.Si., Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian, penguji dari luar IPB juga memberi tanggapan. "Ketentuan halal dapat dijadikan sebagai "non-tariff barrier". Yaitu sarana untuk menghambat derasnya arus masuk produk impor agroindustri, seraya juga meningkatkan pangsa pasar domestik kita. Maka jelas kita harus serius di bidang halal ini," ujarnya lugas.

(Sumber: LPPOM MUI)

(dev/dev)