Jepang Larang Restoran Sajikan Daging Babi Mentah

Maya Safira - detikFood Sabtu, 30 Mei 2015 13:02 WIB
Ilustrasi: Getty Images Ilustrasi: Getty Images
Jakarta - Pemerintah Jepang akan melarang restoran sajikan daging babi mentah mulai pertengahan Juni ini. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyakit hepatitis E. Kementerian kesehatan Jepang menyampaikan pelarangan pada Rabu (27/05).

Menurut Japan Times (27/05), pihak kementerian mengatakan daging babi kini perlu dipanaskan terlebih dahulu untuk sterilisasi agar mencegah keracunan makanan. Peritel juga dilarang menjual daging babi mentah untuk konsumsi.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan mengatakan bahwa jeroan babi ada kemungkinan tercemar virus hepatitis E. Ini bisa menyebabkan peradangan hati. Selain itu bisa berisiko infeksi parasit seperti taeniasis.

Berdasarkan aturan baru, restoran hanya boleh menjual daging babi matang. Daging ini perlu dipanaskan setidaknya 30 menit dengan panas 63 derajat Celcius atau disterilkan dengan cara lain agar memiliki efek sama. Bagi pelanggar ada hukuman sampai 2 tahun penjara atau denda 2.000.000 yen (Rp 212,8 juta).

Kementrian juga meminta konsumen tidak makan daging babi mentah. Termasuk sajian seperti sashimi hati babi. Daging harus dipanaskan setidaknya satu menit dengan panas 75 derajat Celcius.

Pada Juli 2012, kementerian kesehatan Jepang melarang restoran dan ritel menyajikan hati sapi mentah. Menyusul insiden keracunan makanan di sebuah restoran tahun 2011. Restoran jadi banyak beralih ke daging babi setelah pelarangan itu.

Menurut data kementerian, sebanyak 190 restoran menyajikan daging babi mentah pada musim panas tahun 2013. Berarti terjadi kenaikan 80 dibanding 2012.

Adapun jumlah pasien hepatitis E mencapai rekor tinggi sebesar 146 orang tahun 2014. Dibanding tahun 2011 yang berjumlah 2011. Dari data yang dikumpulkan National Institute of Infectious Disease, daging babi jadi penyebab yang paling mungkin di antara bahan makanan lainnya.

Daging babi mentah juga dilarang di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.

(msa/odi)